Home / News / Pemerintah

Selasa, 3 Desember 2024 - 10:08 WIB

Upacaya Genjatan Senjata dengan Israel, Hamas Ajak Diskusi Mesir, AS Yakin Bakal Berhasil

BIM | Pada Minggu (1/12/2024), pemimpin Hamas melakukan pertemuan dengan pejabat keamanan Mesir di Kairo dalam upaya untuk mempercepat terjadinya gencatan senjata dalam perang Gaza yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan Qatar, Mesir, dan Turki, untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera.

Menurut dua sumber yang dekat dengan Hamas, pembicaraan ini merupakan yang pertama kalinya sejak pengumuman Amerika Serikat pada Rabu sebelumnya mengenai rencana untuk menghidupkan kembali usaha diplomatik yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

PM Israel Benjamin Netanyahu juga dijadwalkan untuk menggelar pembicaraan terkait masalah ini dengan pejabat keamanan Israel pada hari yang sama, meskipun hingga kini, Israel tetap berpegang pada persyaratannya bahwa perang ini akan berakhir hanya ketika Hamas tidak lagi menguasai Gaza dan ketika ancaman terhadap warga Israel dihentikan.

Menurut sumber dari pemerintah Israel, meskipun ada kemajuan yang dilaporkan mengenai potensi kesepakatan pertukaran sandera, Israel tidak akan mengubah syarat-syarat tersebut.

Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, menyatakan bahwa peluang tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan mengenai sandera di Gaza kini lebih besar daripada sebelumnya.

Dalam wawancaranya dengan CNN pada hari Minggu, Sullivan mengatakan bahwa Hamas kini semakin terisolasi. Sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut menyebutkan bahwa Hezbollah, yang sebelumnya sempat terlibat dalam konflik di sisi Hamas, kini tidak lagi aktif terlibat dalam pertempuran, sementara sekutu-sekutu Hamas di Iran juga sedang sibuk dengan masalah mereka sendiri di wilayah lain.

Meskipun demikian, Sullivan mengingatkan bahwa meskipun ada peluang, tidak ada jaminan kapan kesepakatan ini akan terwujud, mengingat banyaknya kegagalan dalam beberapa percakapan yang sebelumnya.

Baca Juga  700 Tentara Bayaran Israel Ditangkap Iran, Mossad Akhirnya Buka Suara

Hamas, yang telah menguasai Gaza sejak 2007, menyatakan bahwa mereka hanya akan setuju dengan gencatan senjata jika Israel menghentikan perang secara keseluruhan.

Namun, Israel berpendapat bahwa perang ini hanya akan berakhir ketika Hamas tidak lagi menjadi ancaman, baik melalui penguasaannya atas Gaza ataupun ancaman yang diberikan kepada Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, juga mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam diskusi terkait pertukaran sandera, tetapi menegaskan bahwa Israel akan tetap mematuhi kondisinya mengenai penghapusan ancaman Hamas sebelum perang berakhir.

Hal ini menunjukkan adanya titik temu dalam negosiasi, meskipun berbagai kesulitan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak masih terus berlanjut.

Di tengah upaya diplomatik ini, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Pada Minggu, 3 Desember 2023, UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) terpaksa menghentikan pengiriman bantuan makanan dan obat-obatan melalui jalur Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh Israel.

Keputusan ini diambil setelah adanya insiden perampokan terhadap truk pengiriman bantuan yang membawa bantuan kemanusiaan penting.

Selengkapnya di : serambinews.com

Share :

Baca Juga

News

Gubernur Mualem Minta Revisi UUPA Sesuai MoU Helsinki

Hukum

Hamas Tuduh AS Terlibat dalam Serangan Israel ke Pejabatnya di Qatar

Ekonomi

Sekda Aceh Buka Rapat Kerja Triwulan III Bank Aceh

Hukum

Pelaku Penembakan Charlie Kirk Ditangkap, Masih Berusia 22 Tahun

Ekonomi

Gubernur Aceh Temui Menteri Koperasi di Jakarta

Hukum

Istri Gubernur Aceh Berikan Bantuan Rumah Layak Huni untuk Keluarga Kurir Paket Korban Pembunuhan di Aceh Timur

Hukum

Kak Na Mualem Kunjungi dan Beri Santunan untuk Pelajar Aceh Utara yang Tinggal di Rumah Reyot dan Berlantai Tanah

Hukum

Ini 10 Negara yang Menolak Kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB