BIM | Jakarta – Krisis politik di Madagaskar memuncak pada Selasa (14/10/2025) ketika militer mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Andry Rajoelina dimakzulkan oleh parlemen dan dilaporkan melarikan diri dari negara itu di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin kaum muda.
Kolonel Michael Randrianirina, komandan pasukan elite yang memimpin pemberontakan, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan melalui siaran radio nasional. “Kami telah mengambil alih kekuasaan,” ujarnya, dilansir Reuters.
Ia menambahkan bahwa militer akan membentuk komite pemerintahan sementara bersama kabinet transisi yang akan memimpin selama maksimal dua tahun sebelum pemilihan umum baru digelar.
Dalam pernyataan resmi, para pemimpin militer menyatakan pembubaran berbagai lembaga negara utama, termasuk Senat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Agung, serta Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum.
“Satu-satunya lembaga yang tetap berjalan adalah Majelis Nasional,” bunyi pernyataan tersebut.
Langkah militer itu terjadi setelah hari penuh kekacauan politik di negara kepulauan di lepas pantai Afrika bagian selatan tersebut. Rajoelina sempat mencoba membubarkan Majelis Nasional lewat dekrit, namun anggota parlemen tetap melanjutkan pemungutan suara pemakzulan, menciptakan kebuntuan konstitusional yang dimanfaatkan militer untuk mengambil alih.
Dalam pernyataan yang dirilis dari tempat persembunyiannya, Rajoelina, yang sendirinya berkuasa melalui kudeta pada 2009, mengecam langkah militer itu sebagai “perebutan kekuasaan ilegal”.
Sumber dari kalangan oposisi, militer, dan diplomatik mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Rajoelina telah meninggalkan Madagaskar pada Minggu malam dengan menggunakan pesawat militer Prancis. Dalam pidato terakhirnya di televisi, ia mengaku harus “mengungsi ke tempat aman” karena adanya ancaman terhadap nyawanya.
Pemakzulan Rajoelina bahkan didukung oleh anggota parlemen dari koalisi pemerintah yang sebelumnya menopang kekuasaannya. Mereka menuduh sang presiden melakukan “tindakan yang tidak sesuai dengan tugas kepresidenan”.
Protes Gen Z Meluas
Gelombang demonstrasi dimulai pada 25 September, dipicu oleh kelangkaan air dan pemadaman listrik, sebelum berkembang menjadi pemberontakan nasional terhadap korupsi, buruknya tata kelola, dan memburuknya pelayanan publik.
Di Lapangan 13 Mei, jantung ibu kota Antananarivo yang dikelilingi pohon palem dan bangunan kolonial Prancis, ribuan pengunjuk rasa berorasi, menari, dan membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Rajoelina yang dianggap sebagai “boneka Prancis” karena kewarganegaraan ganda dan hubungan dekatnya dengan bekas penjajah Madagaskar.
Bendera nasional berkibar berdampingan dengan simbol tengkorak khas anime Jepang One Piece, ikon perlawanan kaum muda yang marak di demonstrasi.
Dalam momen dramatis di tengah massa, Kolonel Randrianirina sempat naik ke panggung dan bertanya, “Apakah kalian siap menerima pemerintahan militer?” yang langsung disambut sorak dukungan ribuan orang.
Unit elit CAPSAT yang dipimpin Randrianirina, pasukan yang dulu berperan besar dalam kudeta 2009, sebelumnya menyatakan bergabung dengan demonstran dan menolak menembaki warga sipil. Langkah itu memicu efek domino: kepolisian dan pasukan paramiliter gendarmerie kemudian ikut membelot dari Rajoelina.
Situasi ekonomi Madagaskar kini terpuruk. Negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa itu memiliki usia rata-rata di bawah 20 tahun, dengan tiga perempat populasi hidup dalam kemiskinan. Data Bank Dunia mencatat, antara 1960 hingga 2020, pendapatan per kapita Madagaskar anjlok hingga 45%.
(luc/luc)
Sumber : cnbcindonesia.com
