BIM | BANDA ACEH— Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, memimpin rapat penanganan stunting yang diikuti berbagai pemangku kebijakan lintas instansi, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (26/11/2024).
Adapun peserta yang mengikuti rapat tersebut diantaranya Kepala BKKBN Aceh, Pj Ketua TP-PKK Aceh, Sekda Aceh, Dekan Fakultas Kedokteran USK, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala DPMG Aceh, Kepala Biro Adpim Setda Aceh, perwakilan Fakultas Kedokteran Abulyatama, unsur Poltekkes Aceh, unsur Unicef, perwakilan SSGI.
Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Safrizal menekankan pentingnya bekerja berlandaskan data yang akurat. Oleh sebab itu, ia meminta pihak Survey Status Gizi Indonesia atau SSGI dan BKKBN untuk memberikan data keluarga berisiko stunting di Aceh lengkap dengan nama dan alamat tinggalnya.
“Data by name by address berikan pada kami, agar penanganan dan intervensi stunting tepat sasaran,” kata Safrizal.
Keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting di Aceh tahun 2024 berjumlah 197.782 jiwa, yang terdiri dari pasangan usia subur, ibu hamil, keluarga dengan anak 0-23 bulan, dan keluarga dengan anak 24- 59 bulan.
Safrizal meminta aga data lengkap keluarga risiko stunting itu nantinya dikelompokkan berdasarkan kabupaten, kecamatan hingga desa. Data itu nantinya akan dibagikan ke seluruh bupati/wali kota hingga pemangku kebijakan di tingkat desa.
“Dengan adanya data lengkap by name by address kita dapat memberikan program intervensi ke tempat yang terbanyak terdapat keluarga berisiko stunting, dengan begini akan lebih tepat sasaran,” kata Safrizal.
Selain itu, Safrizal juga meminta agar anggaran stunting yang terdapat pada setiap instansi mulai dari pusat, pemerintah Aceh hingga dana desa untuk dikonsolidasikan agar program kerja yang dilakukan tidak tumpang tindih.
“Nanti akan kita buka anggaran penanganan stunting pada setiap instansi dan kita konsolidasikan untuk berbagai peran siapa mengerjakan apa,” pungkas Safrizal.
