BIM |Menteri Keuangan pendudukan Israel Bezalel Smotrich mendesak agar pendudukan penuh Jalur Gaza utara memaksa Hamas membebaskan tawanan Israel.
“Untuk membawa pulang para sandera, kita harus menduduki Gaza utara sepenuhnya dan memberi tahu Hamas bahwa jika mereka tidak mengembalikannya, kita akan tinggal di sana selamanya, sehingga Gaza kehilangan sepertiga wilayahnya,” Smotrich mengatakan pada pertemuan Partai Zionisme Agamanya, Senin.
Sejak tanggal 5 Oktober, militer pendudukan Israel telah memberlakukan pengepungan ketat di Gaza utara, dengan dalih mencegah Perlawanan Palestina berkumpul kembali.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, pengepungan ketat tersebut telah mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 2.000 warga Palestina.
Smotrich, yang menganjurkan kelanjutan perang Israel di wilayah Palestina, menolak gagasan gencatan senjata dengan Hamas.
“Mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk mengakhiri perang berarti menyerah dan kalah,” katanya.
“Kami akan melanjutkan sampai Hamas tersingkir dan tercapai kesepakatan di mana Hamas menyerah. Kami tidak akan berhenti sampai musuh kami dihancurkan dan keamanan sepenuhnya dipulihkan ke Negara Israel,” katanya.
Sementara tentara Israel terus bergulat dengan pencapaian tujuannya di Gaza, Menteri Israel mengklaim bahwa “Pada akhir perang ini, kami akan memiliki kebebasan penuh untuk bertindak di Gaza dan tidak akan menerima penyelesaian apa pun yang bernilai kurang dari kertas yang ditulisnya.”
Pada akhir Oktober, Menteri Israel mengatakan bahwa setelah peristiwa Oktober 2023, rezim Israel dapat dan harus menerapkan kedaulatan Israel di Tepi Barat dan di Gaza.
Berbicara pada KTT Timur Tengah, sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh platform media Israel 365 —yang menargetkan kaum evangelis Amerika– Smotrich berpendapat bahwa Israel harus meninggalkan konsep yang salah tentang solusi dua negara.
Dia menyerukan pernyataan Israel yang tegas kepada dunia Arab dan sekitarnya, menyatakan bahwa negara Palestina tidak akan didirikan.
Sikap ini, tegas Smotrich, harus digarisbawahi dengan pendirian kota dan pemukiman baru jauh di dalam Tepi Barat dan membawa ratusan ribu pemukim tambahan untuk tinggal di dalamnya.
Menteri Israel lebih lanjut mengadvokasi kendali Israel atas Jalur Gaza, dengan menunjukkan bahwa peristiwa tahun lalu mewakili bukti yang menyakitkan bahwa tidak adanya kehadiran militer yang berkepanjangan di wilayah Palestina yang terkepung membahayakan Israel dan pemukim Israel, “Dan kita tidak boleh mengizinkannya.”
Smotrich menjanjikan ‘aneksasi’ Tepi Barat pada tahun 2025
Pernyataan kontroversial terbarunya pada hari Senin datang seminggu setelah dia juga mengumumkan pernyataannya komitmen untuk “mencaplok” permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki pada tahun 2025, melihat kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS sebagai “peluang penting.”
“Tahun 2025, dengan pertolongan Tuhan, akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria,” katanya, menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak tahun 1967.
Smotrich, yang portofolionya juga mencakup tanggung jawab di dalam Kementerian Keamanan Israel, mengatakan dia telah memulai persiapan untuk menerapkan kedaulatan atas permukiman Israel.
Berbicara kepada parlemen, ia menyebutkan mengarahkan direktur urusan permukiman di Kementerian Keamanan dan apa yang disebut Administrasi Sipil untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk kedaulatan.
Smotrich mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih AS Donald Trump atas kemenangannya yang luar biasa dan luas dan menyatakan bahwa hal itu memberikan peluang penting bagi Israel.
“Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump memimpin langkah dramatis,” katanya.
Ini termasuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, merelokasi kedutaan AS ke al-Quds yang diduduki, dan menengahi perjanjian normalisasi antara Israel dan beberapa negara Arab, yang dikenal sebagai “Perjanjian Abraham”.
Sebelum perjanjian tersebut, Israel telah merencanakan untuk mencaplok blok-blok pemukiman besar di Tepi Barat yang diduduki, sebuah rencana ditunda karena perjanjian tersebut diresmikan.
“Kami berada di ambang penerapan kedaulatan atas pemukiman di Yudea dan Samaria,” kata Smotrich.
“Sekarang adalah waktu untuk melakukannya.”
Dia mengindikasikan rencana untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS yang akan datang dalam masalah ini.(*)
Sumber : Serambinews.com
