BIM | SIMEULUE – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, benar-benar memanfaatkan kunjungannya ke Bumi Ate Fulawan Simeulue untuk kerja-kerja cepat. Pria yang akrab disapa Mualem itu memanfaatkan waktunya untuk melakukan beberapa kunjungan, Sabtu (8/3/2025).
Usai melantik Mohammad Nasrun Mikaris dan Nusar Amin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue masa jabatan 2025-2030, di ruang rapat paripurna DPRK setempat, Gubernur didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh langsung menuju Gampong Simpang Abail Kecamatan Teupah Tengah.
Mualem bersama Bupati Simeulue berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi rumah calon penerima bantuan Rumah Layak Huni Pemerintah Aceh tahun 2025.
Mualem sempat bertemu dan berbincang dengan Rafidin, salah seorang calon penerima RLH tahun 2025. Rafidin merupakan ayah dari dua orang anak dari pernikahannya dengan Wiwi Sari.
Saat ini, Rafidin dan keluarga belum memiliki rumah. Keluarga kecil ini hanya menempati rumah milik mertua dengan kondisi seadanya.
Mualem selanjutnya bergeser beberapa meter saja dari rumah Rafidin untuk melihat kondisi rumah Rusaiman yang sangat jauh dari kata layak. Rusaiman bersama Irma sang istri dan 3 anak menempati rumah yang hanya berukuran 4 x 4 meter.
Pada kunjungan ini, Gubernur turut menyerahkan bantuan bahan pangan kepada kedua keluarga tersebut.
“Tetap semangat, semua sedang berproses, termasuk hari ini. Saya bersama Pak Bupati dan sejumlah Kepala SKPA terjun langsung melakukan verifikasi faktual. Insya Allah, jika sesuai kriteria tentu akan mendapatkan RLH,” kata Gubernur.
Mualem menegaskan, verifikasi bertujuan untuk memastikan RLH yang dibangun dan diberikan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran.
“Semua proses dan tahapan yang disyaratkan ini bukan untuk memberatkan masyarakat tapi untuk memudahkan dan memastikan RLH yang dibangun benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak,” ungkap Mualem.
Sebagaimana diketahui, pada 2025 ini Pemerintah Aceh menargetkan Pembangunan RLH sebanyak 3 ribu unit di seluruh Aceh. Untuk mendapatkan RLH, sejumlah persyaratan harus dipenuhi para calon penerima.
Untuk memastikan validitas data, jajaran dinas terkait akan melakukan verifikasi langsung. Selain program RLH. Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan pembangunan 100 ribu unit RLH kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. []
