BIM | Banda Aceh – Kembalinya empat pulau ke wilayah Aceh dari yang sebelumnya masuk Sumatera Utara dinilai sebagai bukti kekuatan politik Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di tingkat nasional.
Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan, mengapresiasi langkah Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem dalam memperjuangkan hak Aceh atas empat pulau tersebut.
“Tentunya kita apresiasi kepada Gubernur Aceh Mualem yang sudah memperjuangkan kembali keempat pulau itu menjadi milik Aceh. Kita apresiasi juga kepada DPRA, DPR dan DPD RI asal Aceh dan kepada seluruh masyarakat yang selama ini dengan ada permasalahan keempat pulau itu kita menyatu semua,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/6/2025).
Menurut Effendi, keputusan Presiden untuk mengembalikan empat pulau tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Aceh, sekaligus memperlihatkan kedekatan antara Gubernur Mualem dan Presiden Prabowo.
“Ini juga menjadi bukti bahwa Gubernur Aceh Mualem juga punya hubungan dekat dengan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Effendi menambahkan, keputusan tersebut memperkuat fakta sejarah dan legalitas bahwa keempat pulau tersebut memang bagian dari Aceh.
“Secara historis, secara sosial kultural dan secara politik juga pulau itu milik orang Aceh. Sudah layak ditetapkan kembali menjadi milik Provinsi Aceh,” tegasnya.
Ia menilai, langkah Presiden dalam menyelesaikan polemik ini patut diapresiasi karena mengakhiri ketegangan yang selama ini terjadi.
“Mari kita menjalin hubungan persatuan dan kesatuan kembali baik masyarakat Aceh maupun Sumut, bahwa tidak perlu kita permasalahkan dan ini sudah selesai dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
Effendi berharap, momentum ini bisa memperkuat nilai-nilai persaudaraan, terutama di kalangan masyarakat Aceh, agar lebih solid dalam menghadapi berbagai isu di masa mendatang.
“Tentunya sikap masyarakat Aceh hari ini sangat diapresiasi oleh semua pihak, sehingga dengan kekompakan kita juga membuat orang lain akan memperhitungkan dua kali ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat Aceh,” katanya.
Sumber : kompas.com
