BIM | BANDA ACEH – Penjabat Gubernur Aceh Dr H Safrizal ZA M Si, menegaskan Pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Bumi Serambi Mekah, agar lapangan kerja terbuka lebar dan angka kemiskinan bisa ditekan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Safrizal, kepada awak media usai memberikan sambutan pada Aceh Investment Oppotunities, yang diselenggarakan oleh KPA Lua Nanggroe, di Hermes Palace Hotel, Minggu (5/1/2025) malam.
“Aceh membuka diri, memberikan karpet merah terhadap upaya investasi luar negeri tanpa biaya berarti tanpa pembebanan illegal fee. Karena kita sudah bertekad Aceh hospitality, Aceh bussines hospitality, Aceh investment hospitality. Semua harus menyenangkan sehingga orang senang datang ke Aceh, orang gembira berinvestasi di Aceh, sehingga lapangan kerja terbuka, mengurangi penganggiran dan kemiskinan,” ujar Safrizal.
Lulusan terbaik STPDN angkatan pertama itu menambahkan, dengan potensi Aceh yang cukup lengkap. “Dengan potensi yang kita miliki, maka hanya perlu manajemen dan tata kelola yang baik untuk mewujudkan investasi yang sehat dan tentu saja berwawasan lingkungan.”
Mantan Pj Gubernur Kalimantan Selatan itu menjelaskan, para investor asal Malaysia tertarik dengan sejumlah sektor investasi potensial di Aceh.
“Ada beberapa sektor potrnsial yang disasar para investor pada pertemuan ini, mulai dari pertambangan, minyak dan gas, agriculture dan teknologi. Jadi, dari pertemuan ini kita akan melihat apa yang paling memungkinkan untuk diinvestasikan. Kita semua ada, regulasinya cukup lengkap. Kita akan memfasilitasi tanpa aturan yang berbelit-belit, kita sudah berkomitmen untuk itu,” pungkas mantan Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung itu.
Pada pertemuan tersebut, Pj Gubernur Safrizal turut didampingi oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan sejumlah bupati dan wali kota dan sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Aceh.
Hadir pula Ketua KPA Luwa Nanggroe Teuku Emi Syamsumi. Sementara tim Malaysia dihadiri oleh Tan Sri Dato’ H Abd Karim Bin Shaikh Munisar, dan Tan Sri Datuk Seri Utama William Cheng. []
